BERITA 1
VIVAnews - Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, menyatakan partainya sejak awal membuka diri untuk kalangan nonmuslim. Meski terbuka, Luthfi menegaskan PKS tetap berasas Islam.
"PKS memberikan apresiasi kepada para profesional anak bangsa," kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dalam jumpa pers di Ritz Carlton, Jakarta, Kamis 17 Juni 2010.
Luthfi menjelaskan, para profesional begitu dihargai dan mendapat tempat terhormat dalam PKS. Profesionalisme terdapat di semua orang dari berbagai etnik dan agama.
"Jadi apapun etniknya, apapun agamanya, apapun backgroundnya, sepanjang dia memiliki garis perjuangan yang sama dengan PKS dan mengedepankan profesionalisme serta memberikan apresiasi kepada profesionalitas, mau bersama dengan PKS untuk bersih dan peduli, maka dia akan dapat menjadi warga Partai Keadilan Sejahtera," kata Luthfi.
Keterbukaan terhadap semua kalangan ini, tambah Luthfi, sebenarnya sudah dibuktikan sejak dulu oleh teladan umat Islam, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. "Jadi memang hal ini bukanlah sesuatu yang baru. Begitulah ajaran Islam dan PKS melakukan hal yang sama dalam garis perjuangannya," kata Luthfi.
Rencana membuka pintu untuk nonmuslim dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS itu juga dipastikan Luthfi tidak mengubah fundamental PKS. Amandemen AD/ART tidak pada bab fundamental, hanya pada masalah mekanisme organisatoris. Prinsip dasar partai, kata Luthfi, akan tetap sama yakni PKS adalah partai Islam yang Pancasilais dan nasionalis.
Dengan demikian, tambah Luthfi, prinsip dasar pola tidak berubah, karena yang berubah hanya pola organisasi partai. "Ini pengaturan ulang pola keorganisasian partai dalam rangka menyongsong target-target yang ingin dicapai oleh partai ke depan," kata Luthfi di sela-sela workshop kader PKS itu.
Penerimaan nonmuslim itu, kata Luthfi, sebenarnya sudah dilakukan sejak awal berdiri dengan nama Partai Keadilan. "Hanya belum terekspos dengan baik di media masa bahwa di antara pengurus dan anggota dewan Partai Keadilan Sejahtera ada yang nonmuslim dan itu tidak ada masalah, terutama di daerah yang di sana Islam itu masih minoritas," kata Luthfi.
Kemarin, Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta menyatakan akan ada amandemen soal aturan enam jenjang kader di PKS. Amandemen ini untuk mengakomodasi nonmuslim supaya bisa didudukkan di posisi legislatif dan eksekutif. Selama ini, PKS baru mendudukkan anggota nonmuslim ini di legislatif yakni di sejumlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Papua dan Nusa Tenggara Timur.
BERITA 2
Jakarta - Musyawarah Majelis Syuro (MS) PKS yang digelar Rabu (16/6) menelurkan dua wacana penting. Yaitu menerima Pancasila sebagai dasar negara dan nonmuslim menjadi kader.
Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menilai dua wacana itu akan menjadi perubahan mendasar dalam tubuh PKS.
Dengan menerima Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara, maka PKS telah menegaskan dirinya sebagai partai Islam berwawasan kebangsaan. Adapun keputusan menerima nonmuslim sebagai kader menunjukkan PKS telah resmi menjadi partai terbuka, bukan hanya milik ummat Islam.
"Dua hal itu sangat penting membawa PKS bergerak ke tengah. Rasionalisasi sangat jelas dan logis," ujar Burhan kepada INILAH.COM.
Burhan menjelaskan, berdasarkan kurva statistik pemilih terbesar di Indonesia berada di tengah. Mereka adalah kelompok Islam yang tidak mau disebut fundamentalis dan kelompok nasionalis yang tidak mau disebut sosialis.
Fakta menunjukkan pemilih yang berada di kelompok ini memiliki jumlah paling banyak ketimbang kelompok Islam kanan yang fundamentalis dan puritan. Oleh karena itu sangatlah logis apabila PKS membidik kelompok ceruk terbesar ini.
"Kalau PKS mau besar memang harus begitu, mengejar ceruk yang besar. Nah, caranya ya harus clear soal Pancasila dan terbuka terhadap nonmuslim," papar Burhan.
Namun mimpi PKS untuk masuk tiga besar di Pemilu 2014 tidak semudah membalikkan telapak tangan. PKS akan menghadapi tantangan terbesar dari internal dirinya sendiri.
Basis pemilih tradisional PKS yang merupakan kelompok Islam puritan modernis tidak mudah begitu saja bisa menerima Pancasila sebagai dasar negara dan kelompok nonmuslim sebagai kader.
"PKS harus bisa menjelaskan kepada basis tradisional mereka mengapa menerima PKS dan nonmuslim. Kalau gagal menjelaskan maka bukannya menambah captive baru justru malah kehilangan pemilih utamanya," terang Burhan.
Selain harus mampu meyakinkan pemilih utamanya, PKS juga harus tetap konsisten sebagai partai yang bersih kadernya tidak terlibat kasus-kasus korupsi dan susila.
Dan yang tak kalah penting, isu-isu keummatan harus tetap kencang disuarakan. Terlebih lagi terkait kasus kemerdekaan Palestina dan penindasan ummat Islam lainnya.
"Kalau PKS tetap konsisten bersih dan peduli maka pemilih lama akan tetap terjaga dan ceruk pemilih baru bisa diraih," pungkas Burhan.
Salah satu hasil musyawarah Majelis Syuro (MS) PKS yang merupakan masih rangkaian acara Musyawarah Nasional II PKS di Hotel Ritz Chalrton, Jakarta adalah usulan perubahan AD/ART PKS. MS PKS menyepakati tidak akan mempersoalkan lagi Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara Indonesia.
"Pancasila yang telah menjadi konsensus bersama tidak perlu dipersoalkan lagi. PR besar adalah bagaimana mewujudkan sila ke 2 dan ke 5," ujar Mustafa Kamal.
Menurut Mustafa, meski PKS tetap berasas Islam, partai bulan sabit kembar ini tidak akan mengotak-atik Pancasila sebagai dasar negara. Justru menjadikan Pancasila sebagai ukuran kemajuan bangsa Indonesia.
"Kami ingin menjadi partai yang ingin menjadi pelayan bangsa dan masyarakat. Misi transformasi kita tekankan, tentu juga dengan organisasi yang kokoh yang telah berhasil kami bangun selama lebih dari 10 tahun ini," bebernya lebih lanjut.
Sementara itu Sekjen PKS Anis Matta mengatakan, PKS membuka diri kepada kelompok nonmuslim untuk bergabung menjadi kader PKS.
Menurut Anis, usulan dilatarbelakangi karena saat ini PKS makin diterima masyarakat nonmuslim, seperti di Papua dan Nusa Tenggara Timur. "Saat ini saja, ada sekitar 20-an anggota legislatif (DPRD) non muslim dari PKS," kata Anis.
Selama ini, di dalam AD/ART mengharuskan kader PKS dikenakan enam jenjang kaderisasi dengan hak dan kewajiban berbeda secara proporsional. "Kami buat ruang nonmuslim bergabung. Intinya kami ingin memberikan ruang nonmuslim ke keanggotaan," ujarnya.
Cerita selanjutnya di http//ruangbicarapriamalaya.blogspot.com/2010/06/allahuakbar-parti-berteraskan-islam.html
0 ulasan:
Catat Ulasan